Dokumen Anggaran Dasar

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

  1. Perseroan terbatas ini bernama: P.T. Federal InternationaI Finance (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Selatan.
  1. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan, baik di dalarn maupun di luar Wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan tertulis Dewan Komisaris Perseroan.

 

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

Pasal 2

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas dan dimulai sebagai Badan Hukum sejak tanggal dua puluh satu Juli seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan (21-07-1989).

 

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3

  1. Maksud dan tujuan Perseroan ini ialah melakukan kegiatan dalam bidang pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
  2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku, dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:
    1. menjalankan kegiatan usaha pembiayaan investasi.
    2. menjalankan kegiatan usaha pembiayaan modal kerja.
    3. menjalankan kegiatan usaha pembiayaan multiguna.
    4. menjalankan kegiatan usaha sewa operasi (operating lease) dan/atau kegiatan berbasis fee.
    5. menjalankan kegiatan usaha pembiayaan syariah, meliputi pembiayaan jual beli, pembiayaan investasi, dan/atau pembiayaan jasa yang dilakukan dengan menggunakan akad berdasarkan prinsip syariah.
    6. menjalankan kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

 

MODAL

Pasal 4

  1. Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp 300.000.000.000, - (tiga ratus miliar Rupiah) terbagi atas 300.000.000 (tiga ratus juta) saham, masing masing saham nominal Rp 1.000, - (seribu Rupiah).
  2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah 280.000.000 (dua ratus delapan puluh juta) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 280.000.000.000 (dua ratus delapan puluh miliar Rupiah), oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham dan menyetor penuh dengan rincian serta nilai nominal saham akan disebutkan pada akhir akta ini.
  3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan itu dalam jangka waktu
     

SAHAM

Pasal 5

  1. Semua saham yang dikeluarkan Perseroan adalah saham atas nama.
  2. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam daftar pemegang saham Perseroan.
  3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham.
  4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan dan ditandatangani oleh Direksi Perseroan.
  5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham diberi sehelai surat saham.
  6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
  7. Pada surat saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan:
    1. nama dan alamat pemegang saham;
    2. nomor surat saham;
    3. nilai nominal saham;
    4. tanggal pengeluaran surat saham.
  8. Pada surat kolektif saham sekurang kurangnya harus dicantumkan:
    1. nama dan alamat pemegang saham;
    2. nomor surat kolektif saham;
    3. nomor surat saham dan jumlah saham;
    4. nilai nominal saham dan jumlah nominal saham;
    5. tanggal pengeluaran surat kolektif saham.
  9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh Direksi Perseroan dan Presiden Komisaris Perseroan atau Wakil Presiden Komisaris Perseroan, bila ada.

 

PENGGANTI SURAT SAHAM

Pasal 6

  1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai atas per¬mintaan tertulis mereka yang berkepentingan, Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi.
  2. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.
  3. Jika surat saham hilang atas permintaan tertulis mereka yang berkepentingan, Direksi akan mengelu arkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut itu cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus.
  4. Setelah pengganti surat saham tersebut dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.
  5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan
  6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti.

 

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

Pasal 7

  1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah.
  2. Persetujuan terlebih dahulu Rapat Umum Pemegang Saham diperlukan untuk setiap penjualan atau pemindahan hak secara lain atas saham saham, gadai atau pengagunan dengan cara lain atas saham saham Perseroan, kecuali pemindahan hak atau pengagunan atas saham saham kepada pemegang saham lainnya atau dalam hal pemindahan hak atas saham yang disebabkan oleh peralihan hak karena hukum sesuai dengan ketentuan undang-undang tentang Perseroan Terbatas dan ketentuan hukum lain yang berlaku.  Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, menggadaikan saham atau mengagunkan saham harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direksi perihal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.
  3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut.
  4.  
    1. Pemegang saham yang hendak memindahkan sahamnya (selanjutnya disebut Saham) dengan cara penjualan (selanjutnya disebut Pihak Yang Menawarkan) harus menawarkan terlebih dahulu secara tertulis kepada pemegang saham lainnya (selanjutnya disebut Pihak Yang Ditawari) dengan menyebutkan syarat, jumlah dan harga penjualan yang serta memberitahukan kepada Direksi Perseroan serta tertulis tentang penawaran tersebut (selanjutnya disebut Pemberitahuan Penjualan).
    2. Pihak Yang Menawarkan harus mengajukan Pemberitahuan Penjualan kepada Pihak Yang Ditawari dan Direksi Perseroan. Pemberitahuan Penjulana tersebut harus menyebut suatu alokasi (selanjutnya disebut Pemberitahuan Alokasi) di antara Pihak Yang Ditawari mengenai Saham Alokasi antara Pihak Yang Ditawari itu harus dibuat dalam proporsi sesuai dengan perbandingan saham yang dimiliki setiap Pihak Yang Ditawari pada tanggal Pemberitahuan Penjualan. 
    3. Pihak Yang Ditawari mempunyai hak terlebih dahulu (pre-emptive right) untuk membeli Saham, yang ditawarkan kepadanya dengan cara memberitahukan secara tertulis kepada Pihak Yang Menawarkan dan Direksi Perseroan, untuk membeli saham yang ditawarkan yang dialokasikan kepada mereka, maupun terhadap sisa Saham yang tidak dibeli oleh Pihak Yang Ditawari lainnya, dengan harga dan syarat-syarat yang diminta oleh Pihak Yang Menawarkan. Bilamana ada Pihak Yang Ditawari yang tidak memberitahukan secara tertulis kepada Pihak Yang Menawarkan dan Direksi Perseroan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Pemberitahuan Penjualan, maka Pihak Yang Ditawari tersebut dianggap menolak menggunakan haknya.
    4. Pihak Yang Menawarkan berhak untuk mencantumkan syarat bahwa Pemberitahuan Penjulan hanya berlaku apabila seluruh (namun bukan sebagian) Saham yang ditawarkan tersebut dibeli seluruhnya oleh 1 (satu) atau lebih Pihak Yang Ditawari. Dalam hal persyaratan ini tidak terpenuhi penuhi, maka Pihak Yang Ditawari tersebut dianggap menolak menggunakan haknya.  
    5. Dalam hal selewatnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Pemberitahuan Penjulan ternyata tidak ada Pihak Yang Ditawari yang melaksanakan haknya untuk membeli Saham yang ditawarkan kepadanya, baik terhadap Saham yang dialokasikan kepadanya maupun terhadap sisa Saham yang tidak dibeli oleh Pihak Yang Ditawari lainnya, maka Pihak Yang Menawarkan berhak untuk menawarkan Saham kepada pihak ketiga dengan harga dan syarat-syarat yang tidak lebih menguntungkan dari yang tercantum dalam Pemberitahuan Penjualan.
  5.  
    1. Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dan persyaratan pemindahan hak atas saham yang ditentukan dalam ayat (2) dan ayat (4) di atas tidak berlaku untuk pemindahan hak atas saham dari seorang pemegang saham kepada perusahaan dimana pemegang saham tersebut mempunyai kewenangan untuk mengendalikan perusahaan tersebut, atau perusahaan tersebut mempunyai kewenangan untuk mengendalikan atas pemegang saham tersebut (selanjutnya disebut Perusahaan Terkait).
    2. Kewenangan untuk mengendalikan sebagaimana dimaksud ayat (5) ini berarti kepemilikan secara langsung maupun tidak langsung lebih dari 50% (lima puluh persen) dari total modal yang ditempatkan dan disetor.
    3. Setiap pihak yang hendak memindahkan hak atas saham sesuai dengan ketentuan ayat (5) ini harus memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Direksi dan Pemegang Saham lainnya sedikitnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pemindahan hak.
    4. Jika penerima hak atas saham kemudian tidak merupakan Perusahaan Terkait, maka penerima hak atas saham harus memindahkan kembali saham-saham Perseroan yang dimilikinya pada pihak yang memindahkan hak atas saham atau kepada Pihak lain yang merupakan Perusahaan Terkait, sebelum penerima hak atas saham tersebut berubah menjadi bukan perusahaan terkait, kecuali jika disetujui lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
  6. Mulai dari hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan saat penutupan Rapat Umum Pemegang Saham, pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.

 

 

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 8

 

  1. Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS) adalah:
    1. RUPS Tahunan.
    2. RUPS lainnya (selanjutnya RUPS Luar Biasa).
  2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.
  3. Dalam RUPS Tahunan:
    1. Direksi menyampaikan:
      1. Laporan Tahunan yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan RUPS Tahunan;
      2. Laporan Keuangan untuk mendapat pengesahan RUPS Tahunan;
    2. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba positif;
    3. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan perundang undangan.
  4. Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.
  5. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat ya ng dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang undangan serta Anggaran Dasar.

 

TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS

Pasal 9

 

  1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama.
  2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.
  3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan.
  4. RUPS dipimpin oleh Presiden Direktur. Jika Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS akan dipimpin oleh seorang Wakil Presiden Direktur. Jika Wakil Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS akan dipimpin oleh salah seorang Direktur. Jika semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS akan dipimpin oleh Presiden Komisaris. Jika Presiden Komisaris tidak dapat hadir atau berhalangan tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS akan dipimpin oleh se orang Wakil Presiden Komisaris. Jika Wakil Presiden Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang Komisaris. Jika semua anggota Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari diantara mereka yang hadir dalam rapat.

 

KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN RUPS

Pasal 10

 

  1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi.
  2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS.
  3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS.
  4. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang tentang Perseroan Terbatas.
  5. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat di luar RUPS/ tanpa mengadakan RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.

 

DIREKSI

Pasal 11

  1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Direksi yang terdiri dari:
    1. seorang Presiden Direktur;
    2. seorang Wakil Presiden Direktur atau lebih (bilamana diperlukan); dan/atau
    3. seorang Direktur atau lebih.
  2. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS yang mengangkat mereka sampai penutupan RUPS Tahunan yang kedua setelah tanggal pengangkatan mereka, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu.
  3. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
  4. Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi atau untuk mengisi lowongan karena sebab lain, harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Direksi yang digantikannya. Seorang yang diangkat sebagai tambahan anggota Direksi yang ada, harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Direksi lain yang masih menjabat.
  5. Jika suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus dan diwakili oleh Dewan Komisaris, yang berhak memberikan kekuasaan sementara kepada 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris atau lebih untuk mengurus dan mewakili Perseroan atas tanggungan Dewan Komisaris.
  6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Perseroan sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
  7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika: 
    1. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 6; 
    2. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan; 
    3. meninggal dunia; 
    4. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

 

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 12

  1. Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
  2. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
    1. membeli atau memperoleh dengan cara apapun, menjual dengan cara lain mengalihkan barang tidak bergerak, termasuk hak atas tanah, apabila pembelian, penjualan atau peralihan tersebut melebihi jumlah yang ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris;
    2. menerima pinjaman uang dari siapapun, apabila jumlah dan jangka waktu pinjaman tersebut melebihi jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di bank);
    3. memberi pinjaman atau mengalihkan piutang Perseroan kepada siapapun, apabila jumlah dan jangka waktu pinjaman atau piutang tersebut melebihi jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris;
    4. memberi jaminan atau penggantian kerugian atas utang untuk kepentingan seseorang, badan hu kum atau Perseroan, apabila jumlah dan jangka waktu pinjaman atau ganti rugi tersebut melebihi jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris;
    5. menggadaikan atau dengan cara lain mengagunkan harta kekayaan Perseroan, apabila jumlah dan jangka waktu gadai atau agunan tersebut melebihi jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris;
    6. mendirikan perseroan baru atau turut serta dalam Perseroan lain atau meningkatkan atau melepaskan penyertaan modal atau mengalihkan at au melepaskan hak atas perusahaan perusahaan termasuk tidak terbatas tindakan mengalihkan atau tidak menggunakan hak terlebih dahulu untuk mengambil atau membeli saham ( pre emptive rights ), baik di dalam maupun di luar negeri, apabila jumlah penyertaan, at au peningkatan atau pelepasan penyertaan modal, atau pengalihan atau pelepasan hak atas perusahaan perusahaan tersebut melebihi jumlah yang ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris;
    7. Membuat perjanjian sewa barang bergerak atau barang tidak bergerak (termasuk operating dan finance lease agreement), apabila jumlah dan jangka waktu sewa tersebut melebihi jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris;
    8. Membuat atau mengakhiri atau membatalkan perjanjian manajemen (management agreement) dan/atau perjanjian hak atas kepemilikan intelektual (intellectual property rights), termasuk tetapi tidak terbatas perjanjian bantuan teknik (technical assistance agreement), perjanjian lisesnsi (license agreement) dan perjanjian keagenan (agency agreement);
    9. Memutuskan untuk mengajukan proses hukum dan mengangkat dan atau mengganti (para) kuasa hukum untuk mewakili Perseroan di pengadilan dan badan arbitrase;
    10. Penetapan rencana kerja dan anggaran tahunan Perseroan;
    harus dengan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris.
  3.  
    1. Presiden Direktur Bersama-sama dengan seorang Wakil Presiden Direktur, bila ada; atau
    2. 2 (dua) orang Wakil Presiden Direktur, bila ada bersama sama; atau
    3. Presiden Direktur bersama sama dengan seorang Direktur; atau
    4. Seorang Wakil Presiden Direktur, bila ada bersama sama dengan seorang Direktur; atau
    5. 2 (dua) orang Direktur secara bersama-sama yang ditunjuk berdasarkan Rapat Direksi dimana semua anggota Direksi menyetujui penunjukan tersbut;
    berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

 

RAPAT DIREKSI

Pasal 13

 

  1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apa bila dipandang perlu:
    1. oleh seorang anggota Direksi atau lebih;
    2. atas permintaan tertulis dari seorang anggota Dewan Komisaris atau lebih; atau
    3. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang pemegang saham atau lebih yang bersama sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
  2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 12 ayat (3) Anggaran Dasar ini.
  3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggila n dan tanggal rapat.
  4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
  5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggila n terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
  6. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur. Dalam hal Presiden Direktur tidak dapat hadir atau berhala ngan tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi akan dipimpin oleh salah seorang Wakil Presiden Direktur. dan dalam hal para Wakil Presiden Direktur tidak dapat hadir atau berhalangan tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Di reksi akan dipimpin oleh salah seorang Direktur yang dipilih oleh para anggota Direksi yang hadir dan atau diwakili dalam Rapat Direksi.
  7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.
  8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah anggota Direksi yang sedang menjabat hadir atau diwakili dalam rapat.
  9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jurnlah anggota Direksi yang sedang menjabat.
  10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang maka usul harus dianggap ditolak.
  11.  
    1. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan I (satu) suara dan tambahan I (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.
    2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
    3. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalarn menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
  12. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Direksi dibuat Berita Acara Rapat.  Berita Acara Rapat Direksi harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan kemudian harus ditandatangani oleh Ketua Rapat dan salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk untuk maksud tersebut pada rapat untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran Berita Acara tersebut.  Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua anggota Direksi dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat. Apabila Berita Acara Rapat dibuat oleh Notaris, penandatanganan tersebut tidak disyaratkan.
  13. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat di luar Rapat Direksi/tanpa mengadakan Rapat Direksi dengan syarat semua anggota Direksi menyetujui, secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.

 

DEWAN KOMISARIS DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Pasal 14

  1. Dewan Komisaris terdiri dari:
    1. seorang Presiden Komisaris;
    2. seorang Wakil Presiden Komisaris atau lebih (bilamana diperlukan); dan/atau 
    3. seorang Kornisaris atau lebih.
  2. Dewan Komisaris merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris;
  3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditentukan pada RUPS yang mengangkat mereka sampai penutupan RUPS tahunan yang kedua setelah tanggal pengangkatan mereka, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu.
  4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini.
  5. Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Kornisaris atau untuk mengisi lowongan karena sebab lain, harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang digantikannya.
  6. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
  7. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila: 
    1. kehilangan kewarganegaraan Indonesia;
    2. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat (6);
    3. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
    4. meninggal dunia;
    5. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.
  8. Dewan Pengawas Syariah terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Pengawas Syariah yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia.
  9. Dewan Pengawas Syariah bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi, mengawasi aspek syariah kegiatan operasional Perusahaan Pembiayaan Syariah atau Unit Usaha Syariah, dan sebagai wakil Perusahaan Pembiayaan Syariah atau Unit Usaha Syariah pada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

 

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Pasal 15

  1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, serta memberi nasihat kepada Direksi.
  2. Dewan Komisaris baik sendiri-sendiri maupun Bersama-sama setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
  3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
  4. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.
  5. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Presiden Komisaris atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.

 

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Pasal 16

 

  1. Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris dapat dilakukan setiap waktu apabila dianggap perlu:
    1. oleh seorang anggota Dewan Komisaris atau lebih;
    2. atas permintaan tertulis dari seorang anggota Direksi atau lebih; atau
    3. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang pemegang saham yang bersama sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
  2. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Presiden Komisaris, Wakil Presiden Komisaris (bila ada) atau oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris.
  3. Panggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris dengan mendapat tanda terima paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
  4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
  5. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak dis yaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
  6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris. Dalam hal Presiden Komisaris tidak dapat hadir atau berhalangan karena sebab apap un tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Dewan Komisaris akan dipimpin oleh seorang Wakil Presiden Komisaris. Dalam hal Wakil Presiden Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun tidak perlu dibuktikan kepad pihak ketiga, maka Ra pat Dewan Komisaris akan dipimpin oleh salah seorang Komisaris yang dipilih oleh para anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat Dewan Komisaris.
  7. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisa ris lainnya berdasarkan surat kuasa.
  8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari ½ (satu per satu) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat.
  9. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat.
  10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang maka usul harus dianggap ditolak.
  11.  
    1. Setiap anggota Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Komisaris lain yang diwakilinya.
    2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara tertutup tanpa tandatangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
    3. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan yang tidak sah dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
  12. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Dewan Komisaris dibuat Berita Acara Rapat.   Berita Acara Rapat Dewan Komisaris harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan kemudian harus ditandatangani oleh Ketua Rapat dan salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk untuk maksud tersebut pada rapat untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran Berita Acara tersebut.  Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua anggota Dewan Komisaris dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.  Apabila Berita Acara Rapat dibuat oleh Notaris, penandatanganan tersebut tidak disyaratkan.
  13. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat di luar Rapat Dewan Komisaris/tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan syarat semua anggota Dewan Komisaris menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.

 

RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN

Pasal 17

  1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.
  2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
  3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun buku Perseroan ditutup.
  4. Direksi menyusun Laporan Tahunan dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan RUPS Tahunan.

 

PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

Pasal 18

  1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
  2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup.
  3. Direksi berdasarkan keputusan Direksi dan dengan persetujuan Dewan Komisaris dapat membagikan dividen interim apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan, dengan ketentuan bahwa dividen interim tersebut akan diperhitungkan dengan dividen yang akan dibagikan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan berikutnya yang diambil sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar.
  4. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan.
  5. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat 4.

 

PENGGUNAAN CADANGAN

Pasal 19

  1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai sekurang-kurangnya 20% (dua pluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.
  2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan.
  3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba.

 

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS.